| Thursday, 28 June 2012 |
|
|
|
TAKALAR– Masyarakat Pelestari Lingkungan Dan Hutan Indonesia
(Mapalhi),dan Lembaga Mitra Masyarakat Pesisir Takalar (LMMPT) mendesak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukam audit terhadap Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Takalar.
Pasalnya, dua program perbaikan infrastruktur di Kecamatan Galesong yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah tidak melibatkan warga . Ketua Mahalpi Takalar Muhammad Faisal DM mengatakan, pengelola PNPM Takalar melakukan pemborosan anggaran.“ BPK harus melakukan audit tuntas mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” katanya. Aktivis LMMPT Takalar Muhammad Ikhwan berharap, kepada pihak pengelola agar transparan dalam mengelola anggaran PNPM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Salah satu pengelola PNPM Takalar,Rakhmat mengatakan, pengelolaan anggaran PNPM merupakan tanggungjawab kabupaten. Dia mengatakan,hak orang untuk meminta BPK melakukanaudit.“ Silakanjikaada desakan ke BKP untuk mengaudit anggaran.Ini semua tanggung jawab pengelola di kabupaten,” ungkap Rakhmat. ● baharuddin |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar