"WAHH...Kasus Alkes Takalar Dihentikan...???" Anggaran Sebesar Rp9,8 Miliar

21:37  WASPADA POS MAKASSAR  No comments 

 

Satu hal yang bisa diyakini rakyat Takalar, adalah jangan meyakini sebuah kasus akan diproses secara tuntas apabila bersinggungan dengan dugaan korupsi. 

 

Anekdot ini nampaknya sesuai hasil pemeriksaan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi, yang masuk ke Kejaksaan Negeri Takalar selama beberapa tahun.

Salah satunya, adalah dugaan mark-up miliaran rupiah, pada Proyek Pengadaan Alat kesehatan (Alkes) 2010, dengan anggaran sebesar Rp9,8 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, H Hermanto, menegaskan kasus penyelidikan proyek Alkes tahun 2010 di RSU Takalar, sudah dinyatakan rampung.
"Kasus ini bukan hasil laporan dari luar termasuk LSM, namun murni merupakan hasil temuan tim kejaksaan,"urai Kajari. Dia juga mempersoalkan tujuan LSM dan media, mempertanyakan beberapa kasus yang sedang berjalan. "Perlu ada dasar sebuah masalah dipertanyakan," urainya.
Sementara Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Takalar, Sandy Rosaldi, menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan dengan menggandeng beberapa pihak, selain pihak rekanan yaitu PT Tunas Teknik Sejati dengan nama Direktur Imran Yuba, pihaknya juga sudah memeriksa Hari Nuriyanto, sebagai distribusi alat dengan nama perusahaan CV Citra Medical Lestari di Jakarta serta Direktur RSU Takalar Dr Syaripuddin.
"Awalnya, kami duga ada dugaan mark-up, namun oleh BPKP berdasarkan hasil pemeriksaannya dinyatakan belum menemukan kemahalan harga, sehingga proses penyelidikan yang dilakukan selama 3 bulan langsung dihentikan. Tanggal 31 Maret kemarin, kasusnya ditutup dan sudah kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar," urainya.
Penjelasan pihak kejaksaan tersebut, mengundang reaksi keras dari Ketua Laskar Merah Putih Takalar, Nawir Sita Al Makassari. Menurutnya, langkah kejaksaan sangat lucu. "Kami punya novum baru kalau mereka berani ungkap kasus ini, kalau kajari mau buka-bukaan kami tantang," tegas Nawir Sita Al Makassari.
Sementara Direktur Eksekutif Mapalhi Sulsel, mengaku heran dengan sikap kajari. "Ini era transparansi dan profesional bung. Kami harap kepala kejaksaan tinggi periksa wawasan kejari Takalar," sebut Muhammad Faizal DM. (UPEKS)

 

sumber: http://waspadaposmks.blogspot.com/2011/09/wahhkasus-alkes-takalar-dihentikan.html

Aliansi Pemuda Takalar Minta Audit Jembatan Patte'ne

oleh Citizen6

Posted: 02/01/2012 13:18

 

Citizen6, Takalar: Sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk anggaran 2011 banyak yang belum selesai, terutama proyek jalan Patte'ne, Bone-Bone, Kecamatan Pattallassang, Takalar. Proyek jalan Patte'ne yang ada dilokasi Kelurahan Patte'ne yang berhubungan langsung dengan Kelurahan Bone-Bone hingga akhir tahun, hasil pekerjaan juga belum rampung. Namun anggaran yang digunakan sekitar 5,7 miliar dengan spesifikasi panjang 70 meter dan lebar 6 meter untuk pembangunan.

Selain anggaran yang digunakan mencapai miliaran tersebut begitu dalam proses pekerjaan jembatan sempat roboh akibat kelalaian pelaksana proyek. Dalam hal ini pihak PT Harpiah Jaya begitu juga kualitasnya sangat diragukan dengan melihat kondisi badan jembatan tidak akan bertahan lama. Pasalnya konstruksinya dilihat dari luar agak melengkung kebawah tidak lurus.

Direktur LSM Mapalhi Faizal DM mengatakan, kualitas pekerjaan Jembatan Patte'ne yang dikerjakan oleh PT Harpiah Jaya diduga kualitasnya sangat diragukan apalagi jembatan yang menghabiskan anggara yang sangat signifikan yakni 5,7 M. Jika kita melihat kondisi jembatan Patte'ne pasca robohnya sudah kelihatan berombak setelah dicorbeton alias tidak rata. Ini sangat jelas sekali bahwa konstruksi dan kualitas perlu dipertanyakan. "Kiranya pihak BPK melakukan audit kelapangan melihat langsung kondisi jemabatan patte'ne," jelasnya.

Sementara itu ketua Program LPK (Lembaga Peduli Kemiskinan), Iwan meminta kepada DPRD Takalar memanggil Pihak PT hapiah Jaya untuk dimintai klarifikasi. Hal ini terkait dengan proyek jembatan Patte'ne yang masa deadline sudah selesai namun pekerjaannya belum rampung. Kami juga menyangkan pihak pemerintah Takalar memberikan peluang terhadap PT yang bermasalah untuk melakukan pekerjaan proyek miliaran. Padahal PT Harpiah Jaya dinilai masih bermasalah dengan break water (pemecah ombak) yang ada di Dusun Lamangkia, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang. Proses hukumnya hingga saat ini juga masih belum jelas kapan berakhirnya,"jelasnya.

Secara terpisah wakil ketua DPRD Takalar membenarkan bahwa masih banyak proyek yang masa deadline waktunya sudah habis namun pekerjannya belum rampung. Untuk itu, kedepannya pihak dewan akan mengklarifikasi proyek yang dinilai bermasalah. Dan kontraktornya akan di panggil jadi bukan hanya jembatan Patte'ne saja yang belum rampung," jelas Sulaeman Rate dari Fraksi PKS. (Pengirim: Awing)

sumber : http://news.liputan6.com/read/370388/aliansi-pemuda-takalar-minta-audit-jembatan-patte039ne

Aksi LSM Tunda Sidang Paripurna DPRD Takalar

Selasa, 12 Mei 2009 16:18 WITA | Daerah

Takalar, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Sidang paripurna anggota DPRD Takalar, Sulawesi Selatan yang membahas lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) tertunda setelah delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan aksi unjuk rasa, Selasa.

Kedelapan LSM tersebut adalah, LSM Bangun Desa Sulawesi (Lambusi), Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Takalar, Masyarakat Pencinta Lingkungan Hidup Indonesia (Mapalhi), Yayasan Pasir Putih Indonesia (Yaphi), LSM Bawakaraeng, Jaringan Oposisi Indonesia (Join), Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P), serta LSM Lipan

Menurut Direktur LSM Lira, Muhammad Irwan Pasang, pihaknya mendatangi dewan mendesak penghentian perpanjangan masa jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadikpora) Takalar, Abdul Gani.

Kadis yang telah dua periode menjabat di Dikpora ini, awal April lalu dinyatakan pensiun.

"Ini lah yang kami herankan. Masa PNS yang telah pensiun masih diberi jabatan. Apalagi yang bersangkutan sementara diproses hukum. Apa tidak ada regenerasi yang diciptakan untuk menggantikan kedudukan Abdul Gani," tuturnya.

Ketua DPRD Takalar, Napsah Baso, yang didampingi Wakilnya, Said Pammusu, mengatakan, perpanjangan kedinasan Kadikpora merupakan kewenangan penuh Bupati.

"Kami disini hanya sebatas penerima dan menyampaikan aspirasi rakyat dan tidak punya kewenangan memutuskan. Tapi, tuntutan Ornop akan kami sampaikan ke bupati, yang sat ini berada di Jakarta. Begitupun dengan Kadikpora," sebutnya.

Sementara itu, Wabup Takalar, Andi Makmur A Sadda, mengaku, tidak berani mengeluarkan kebijakan sebelum berkordinasi dengan bupati.

"Saya tidak memiliki kewenangan tentang itu. Tolong, tuntutannya disimpan dan disampaikan langsung ke bupati kalau sudah tiba di Takalar," ujar Andi Makmur, yang dihubungi Wakil Ketua DPRD Takalar, Said Pammusu.

Usai berunjuk rasa di DPRD Takalar kedelapan LSM ini melanjutkan aksinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar. Kajari, Mohammad Dhofir, menuturkan, kasus yang melibatkan Kadikpora tidak ditangani pihak kejaksaan Takalar.

"Kasus ini ditangani langsung Kejati Sulsel. Sedangkan perkembangan terakhirnya, Kadikpora dan Kabag Keuangannya sudah dimintai keterangan. Silakan mengecek langsung ke Kejati," ungkapnya.
(T.PK-MH/S016) 

sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/3691/aksi-lsm-tunda-sidang-paripurna-dprd-takalar

Pengeboman Ikan Marak di Tanakeke

Tanggal : 9 Juni 2008, Sumber : Berita Fajar

Mapalhi Takalar Mengecam

Laporan: Ramah Praeska, Takalar

TAKALAR - Masyarakat nelayan di Pulau Tanakeke Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, mengeluhkan maraknya aksi pengeboman ikan yang dilakukan nelayan dari luar daerah. Aksi tersebut bukan cuma sekali tapi setiap hari.Akibatnya, nelayan lokal kesulitan mendapatkan ikan lantaran sudah dimusnahkan menggunakan bom ikan racikan nelayan tak bertanggungjawab. Seorang nelayan di Tanakeke, Dg Nyala, 55, mengeluhkan maraknya pengeboman ikan itu karena merugikan para nelayan.

 

"Penghasilan kami bisa-bisa tidak ada lagi karena dimusnahkan oleh oknum nelayan dari luar yang tak bertanggungjawab. Aparat terkait mestinya turun tangan dan jangan membiarkan aksi itu berlangsung," keluhnya kepada Fajar via telepon, Kamis 19 Juni. Maraknya aksi pengeboman ikan di Tanakeke, mendapat kecaman dari Masyarakat Pencinta Lingkungan Hidup (Mapalhi) Takalar. Melalui Direktur Eksekutifnya, Muh Faisal DM, aksi itu dinilai sudah merusak lingkungan atau biota laut. "Pengeboman yang dilakukan nelayan tersebut sudah merusak terumbu karang dan juga mematikan populasi ikan. Mudahnya aksi itu terjadi, karena lemahnya pengawasan dari aparat kepolisian," kecamnya di kantor bupati, Kamis kemarin. Faisal meminta aparat Polres Takalar dan juga pemkab supaya mengintensifkan pengawasan dan pengamanan di Pelabuhan Tanakeke. Aksi pengeboman ikan itu diminta tidak lagi terulang di masa mendatang. (ram)

 

sumber : http://jurnal-dfp.blogspot.com/2008_06_01_archive.html

Aspal Lawele Lebih Efektif dari Hotmix

Tanggal : 11 Januari 2008
Sumber : http://www.beritakotamakassar.com/view.php?id=11147&jenis=Gowa_Maros

TAKALAR, BKM-- Kalangan kontraktor di Takalar cukup respek dengan konsep Kadis PUD Takalar, Nirwan Nasrullah untuk diterapkan tahun 2008 ini.

Konsep itu yakni penggunaan karung Geoteksil dan aspal Lawele. Karung Geotekstil diakui mampu menjawab masalah abrasi pantai yang mendera wilayah pesisir Takalar. Sedang aspal Lawele dinilai cukup kuat terhadap tekanan dan cukup efisien dalam anggaran.

Firman A Rajab ST, salah seorang konsultan Takalar mengakui pemakaian aspal Lawele memang bisa menekan anggaran. "Bahannya praktis, efisien dan makin ditekan makin kuat apalagi kalau kena air, "papar Firman.

Nilai plus yang didapat bila aspal Lawele diterapkan adalah lebih menyentuh pelaku jasa konstruksi. Aspal hotmix kwalitasnya memang lebih bagus, namun memerlukan sarana yang lebih besar. Sedangkan karung Geotekstil dinilai Firman, masih harus dikaji.

"Sebuah konsep harus dianalisa, perlu waktu yang lama minimal 2-3 tahun untuk proses pembuktiannya, dan solusinya adalah pilot project," kata Firman. Hanya saja, rancangan penerapan program-program di Dinas PUD ini, banyak menuai sorotan karena pengelolaannya dinilai kurang profesional.

Faisal DM, Ketua LSM Mapalhi Takalar menilai sekitar 90 persen proyek fisik di Takalar hasilnya tidak sesuai bestek. Hal itu disebabkan karena pelaksananya tidak profesional. Faktor lainnya karena minimnya rasa tanggung jawab para pelaku proyek.

"Rekruitmen konsultan asal jadi, rekanan sering asal kerja dan proses pengawasan kurang berjalan," sela Haris Mangambei dari Forum Keadilan menyimpulkan.

Hal ini makin diperparah oleh kinerja aparat hukum yang terkadang kurang serius menangani masalah ini.

"Bayangkan, negara sering dirugikan ratusan juta bahkan miliaran rupiah, namun proses hukum menjadi bingkai semrawutnya pelaksanaan teknis proyek di Takalar," tambah Ardiyanto, Direktur Eksekutif LSM LEKKAN Sulsel.

Sementara itu, Bupati Takalar, Drs H Ibrahim Rewa, MM, yang diminta tanggapannya, terkait programnya dalam melakukan percepatan pembangunan Takalar mengatakan, yang perlu ditumbuhkan adalah budaya malu bila Takalar tidak mau tertinggal.

sumber : http://profil-pulau.blogspot.com/2008/01/aspal-lawele-lebih-efektif-dari-hotmix.html

Mapalhi: Tutup TPA Balang

TAKALAR -- Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (Mapalhi) Takalar mulai angkat bicara soal status tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Balang. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menutup TPA tersebut.

Alasannya, TPA di Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Polongbangkeng Selatan itu tidak layak. Sebab, belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Direktur Eksekutif Mapalhi Takalar, Faisal DM, menilai, penutupan lokasi TPA untuk sementara mutlak dilakukan. Sebab jika dipaksakan, akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak besar bagi masyarakat.

Tanpa amdal, lanjut dia, pemerintah tidak akan mampu melihat apa yang akan menjadi dampak di dalam tumpukan sampah tersebut. Sementara, sampah yang dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, berpotensi melepas gas metan yang dapat meningkatkan efek rumah kaca.

Gas metan, jelasnya, sedianya akan menimbulkan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya pemanasan global. Apalagi, katanya, saat rapat kerja beberapa waktu lalu, terungkap bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan di sumur-sumur milik warga. Sangat ironis jika pemerintah memaksakan untuk tetap membuka TPA Balang.

"Tutup TPA Balang. Limbah sampah itu sangat berbahaya bagi lingkungan, belum lagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi TPA," kata Faisal yang ditemui, Senin, 17 Mei 2010.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Takalar, Haeruddin, belum berhasil ditemui. Telepon selulernya juga tak diangkat saat dihubungi, kemarin. Kendati demikian, di hadapan legislator, ia sudah berjanji untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Kepala Bagian Humas Pemkab Takalar, Basri Sulaeman, juga enggan berkomentar mengenai masalah ini. (abg)

 

sumber : http://lokalnews.fajar.co.id/read/92657/98/index.php

Foto-foto Aksi Unjuk Rasa

Dana PNPM Diminta Diaudit

Thursday, 28 June 2012

TAKALAR– Masyarakat Pelestari Lingkungan Dan Hutan Indonesia (Mapalhi),dan Lembaga Mitra Masyarakat Pesisir Takalar (LMMPT) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukam audit terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Takalar. Pasalnya, dua program perbaikan infrastruktur di Kecamatan Galesong yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah tidak melibatkan warga . Ketua Mahalpi Takalar Muhammad Faisal DM mengatakan, pengelola PNPM Takalar melakukan pemborosan anggaran.“ BPK harus melakukan audit tuntas mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” katanya. Aktivis LMMPT Takalar Muhammad Ikhwan berharap, kepada pihak pengelola agar transparan dalam mengelola anggaran PNPM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Salah satu pengelola PNPM Takalar,Rakhmat mengatakan, pengelolaan anggaran PNPM merupakan tanggungjawab kabupaten. Dia mengatakan,hak orang untuk meminta BPK melakukanaudit.“ Silakanjikaada desakan ke BKP untuk mengaudit anggaran.Ini semua tanggung jawab pengelola di kabupaten,” ungkap Rakhmat. ● baharuddin   sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/506834/

BPK Diminta Audit Program PNPM

  Jumat, 29 Juni 2012 11:57

TAKALAR, CAKRAWALA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulsel diminta agar turun melakuka audit terhadap program PNPM Mandiri yang masuk di Takalar. Pasalnya, berbagai program yang dianggarkan dalam PNPM diduga bermasalah. Salah satu item yang dicurigai terjadi indikasi penyimpangan adalah program pelatihan pengelola dan tim teknis kegiatan. Selain itu, tempat pelaksanaannya di hotel berbintang di Makassar dinilai hanyalah pemborosan anggaran. Berikut,proses anggaran pelatihan yang dipergunakan juga tidak transparan.

Hal inipun menjadi sorotan masyarakat utamanya aktivis penggiat anti korupsi di Takalar. Direktur Masyarakat Pelestari Lingkungan dan Hutan Indonesia (Mapalhi) Takalar, Muhammad Faizal DM  mendesak kepada BPK atau lembaga audit lainnya untuk segera melakukan audit terhadap semua pengelola  PNMP mulai kabupaten, kecamatan hingga Desa.

“Banyak kejanggalan yang kita temui dalam program PNPM Mandiri di Takalar. Sebaiknya BPK turun melakukan audit,” cetus Muhammad Faizal, Kamis, 28 Juni.

Khusus untuk pelaksanaan pelatihan yang selalu dilakukan di hotel di Makassar, kata dia, hanyalah pemborosan anggaran. Seharusnya, program pelatihan untuk pengelola PNPM  tidak perlu jauh-jauh ke Makassar. Di Takalar, kata dia masih banyak lokasi yang cukup refresentatif kalau hanya untuk menggelar pelatihan. “Pelatihan pengelola yang dilakukan di hotel hanya akal-akalan dan pemborosan biaya. Pelatihan begitu harusnya dilaksanakan di Takalar saja,” cetusnya.

Hal senada juga diungkapkan Muhammad Ikhwan dari Lembaga Mitra Masyarakat Pesisir Takalar (LMMPT). Menurutnya, selain merupakan pemborosan anggaran, indikator dari hasil pelatihan tidak jelas apalagi anggaran kegiatan di Hotel tidak pernah dilaporkan sehingga dugaan korupsi bisa saja terjadi. Dia juga berharap pihak Pengelola PNPM untuk bersifat jujur dan transparan.

“Banyaknya keluhan akan lemahnya pengelolaan semakin mengindikasikan jika  pengelolaan anggaran di PNPM Takalar yang bernilai milyaran memang diduga telah terjadi masalah. Makanya wajar jika BPK untuk secepatnya turun melakukan audit,” pintanya. (rus/eca)

sumber : http://cakrawalaberita.com/daerah/bpk-diminta-audit-program-pnpm

Bupati Takalar Diminta Beri Penjelasan

Terkait Isu Intervensi Proyek Bencana Alam

TAKALAR, UPEKS--Sikap ngotot yang dinampakkan dua kubu masing-masing Rusli selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di program anggaran penanggulangahn bencana alam di Dinas Sosial, dengan Yusuf Karma Punna, Ketua KBPPP Takalar, terkait polemik adanya intervensi Bupati Takalar dalam proyek itu, mendapat apresiasi dari warga Takalar.

Ashari "Ewa" Rahim dari Solidaritas Warga Anti Korupsi Takalar (SWAT), mengharapkan isu miring akan adanya intervensi bupati harus diakhiri. Hal senada diutarakan Muhammad Faisal DM, Direktur Ekekutif Masyarakat Pelestari Lingkungan Dan Hutan Indonesia ( Mapalhi) Sulsel. "Kasus ini jangan menjadi polemik dan menggiring pada upaya fitnah, sehingga perlu diungkap secara transparan," ungkap Muhammad Faisal DM. Keduanya mengaku heran, karena hampir seluruh program pembangunan infrastruktur dibeberapa dinas di Takalar, sering kali ribut, isu mafia proyek, isu pematokan proyek oleh rekanan tertentu karena interveni kalangan rujab bupati, sampai isu intervensi bupati masih terjadi. "Saya yakin seluruh rakyat Takalar sepakat, masalah ini harus tuntas dengan cara disampaikan ke publik secara jujur," tegas Ashari "Ea" Rahim. Keduanya juga sepakat, agar program di Dinas Sosial 2011, sebesar Rp14 miliar harus berjalan terus demi pembangunan di Takalar. "Isu intervensi bupati harus dihentikan dengan cara bupati tampil ke publik dan umumkan dengan apa adanya. Hal ini perlu dilakukan sebagai sosok pemimpin. Saya harap semua pihak bersabar menunggu penjelasan bupati, utamanya kepada rekan kontraktor demi Takalar yang lebih baik," papar Ashari dan Faisal DM. Sementara Rusli, Ketua PPK Program Penanggulangan Bencana, membenarkan dirinya pernah menghadiri undangan dari penyidik. "Saya berharap masalah ini diselesaikan pak, karena bisa merugikan Takalar sendiri," ujar Rusli diamini beberapa rekannya di Dinas Sosial. ()   sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=71565

"WAHH...Kasus Alkes Takalar Dihentikan...???" Anggaran Sebesar Rp9,8 Miliar

Satu hal yang bisa diyakini rakyat Takalar, adalah jangan meyakini sebuah kasus akan diproses secara tuntas apabila bersinggungan dengan dugaan korupsi. Anekdot ini nampaknya sesuai hasil pemeriksaan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi, yang masuk ke Kejaksaan Negeri Takalar selama beberapa tahun.

Salah satunya, adalah dugaan mark-up miliaran rupiah, pada Proyek Pengadaan Alat kesehatan (Alkes) 2010, dengan anggaran sebesar Rp9,8 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, H Hermanto, menegaskan kasus penyelidikan proyek Alkes tahun 2010 di RSU Takalar, sudah dinyatakan rampung.

"Kasus ini bukan hasil laporan dari luar termasuk LSM, namun murni merupakan hasil temuan tim kejaksaan,"urai Kajari. Dia juga mempersoalkan tujuan LSM dan media, mempertanyakan beberapa kasus yang sedang berjalan. "Perlu ada dasar sebuah masalah dipertanyakan," urainya.

Sementara Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Takalar, Sandy Rosaldi, menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan dengan menggandeng beberapa pihak, selain pihak rekanan yaitu PT Tunas Teknik Sejati dengan nama Direktur Imran Yuba, pihaknya juga sudah memeriksa Hari Nuriyanto, sebagai distribusi alat dengan nama perusahaan CV Citra Medical Lestari di Jakarta serta Direktur RSU Takalar Dr Syaripuddin.

"Awalnya, kami duga ada dugaan mark-up, namun oleh BPKP berdasarkan hasil pemeriksaannya dinyatakan belum menemukan kemahalan harga, sehingga proses penyelidikan yang dilakukan selama 3 bulan langsung dihentikan. Tanggal 31 Maret kemarin, kasusnya ditutup dan sudah kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar," urainya.

Penjelasan pihak kejaksaan tersebut, mengundang reaksi keras dari Ketua Laskar Merah Putih Takalar, Nawir Sita Al Makassari. Menurutnya, langkah kejaksaan sangat lucu. "Kami punya novum baru kalau mereka berani ungkap kasus ini, kalau kajari mau buka-bukaan kami tantang," tegas Nawir Sita Al Makassari.

Sementara Direktur Eksekutif Mapalhi Sulsel, mengaku heran dengan sikap kajari. "Ini era transparansi dan profesional bung. Kami harap kepala kejaksaan tinggi periksa wawasan kejari Takalar," sebut Muhammad Faizal DM. (UPEKS)

sumber : http://waspadaposmks.blogspot.com/2011/09/wahhkasus-alkes-takalar-dihentikan.html

Dana Sertifikasi Guru Mengendap
Diknaspora Salahkan Diknas Provinsi
TAKALAR,UPEKS--Harapan guru untuk mendapatkan haknya dalam menerima gaji sertifikasi di Takalar, selama dua tahun (2009-2010) nampaknya belum bisa terealisasi.
Pasalnya dana belum dikucurkan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Takalar, alias diendapkan. Faizal Mangung, Direktur Eksekutif Mapalhi Sulsel, menuturkan ada kisaran 60-80 guru di Takalar yang belum menerima haknya. "Dana tersebut berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar, dan masih mengendap," paparnya akhir pekan lalu. Faizal Mangung, mendesak pengelolaa gaji sertifikasi untuk secepatnya menyalurkannya. "Kami tidak ingin berprasangka buruk, apakah dana tersebut sengaja diendapkan atau bukan, kami hanya berharap haknya para guru cepat diberikan," ujarnya. Terkait mengendapnya gaji sertifikasi kalangan guru yang berjumlah cukup banyak tersebut, Hj Nurhayati, Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjelaskan, hal itu disebabkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi yang lamban memproses pengucuran dana untuk para guru. "Soal gaji sertifikasi yang dialokasikan di program DAU dan Dekon, itu kewenangan provinsi, jadi jangan salahkan kami,"bebernya lewat ponselnya kemarin. Namun, pihaknya memastikan akan secepatnya melakukan koordinasi agar hak para guru selama dua tahun dapat cepat terealisasi. "Beberapa LSM sudah konfirmasi, namun keterlambatan itu disebabkan pihak provinsi," urainya. Ansyar, salah satu staf bidang pengelola gaji sertifikasi di Diknaspora Takalar, mengungkapkan anggaran sertifikasi guru untuk program DAU dan Dekon berkisar 1.170 Orang. "Anggarannya sedang dalam proses pembayaran untuk alokasi dana DAU sebanyak 990 orang, yang terealisasi baru kalangan guru SD dan SMA,dana yang dibayarkan menyangkut carry over (keterlambatan atau kekurangan) hak guru," ujar Ansyar. () sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=78900&jenis=Fokus

Dermaga Dibangun Tanpa Izin

Dermaga Dibangun Tanpa Izin
Rekomendasi Bupati Takalar Diabaikan Rekanan
TAKALAR, UPEKS--Proyek pembangunan dermaga, yang digunakan sebagai pendaratan mesin dan alat PLTU yang dikoordinir PT Mulatama Trans Logistik, menuai sorotan.
Perusahaan ini ternyata telah mendapatkan rekomendasi Bupati Takalar, bernomor : 36/RK/KPT/VII/2011, yang menyetujui pembuatan dermaga, asal melakukan koordinasi dan pihak rekanan memiliki hasil analisa dampak lingkungan. Rekomendasi bupati ternyata diabaikan pihak rekanan. Edy Poernomo, Kepala Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah, menuturkan perusahaan tersebut belum menyerahkan dokumen ppaya penanggulangan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL). "Tim amdal Pemkab Takalar belum melakukan investigasi, apalagi mengeluarkan rekomendasi sesuai arahan bupati. Padahal dermaga tersebut sudah terbangun," urai Edy Poernomo via ponselnya. Uraian Edy Poernomo menurut Faizal Mangung, Direktur Eksekutif Masyarakat Pelestari Lingkungan Dan Hutan Indonesia (Mapalhi) Sulsel, merupakan sebuah pelanggaran serius. "Uraian UU RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolalan Lingkungan Hidup, yang dilengkapi dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolalan Lingkungan Hidup, yang dijabarkan PP dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, diduga dilanggar. Sehingga ini merupakan masalah serius," urai Faizal Mangung. Data yang dirilis Mapalhi menuturkan, area yang dijadikan proyek pembangunan dermaga, mengandung pasir besi yang harus harus diawasi ketat. Fakta kuatnya dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak Mulatama Trans Logistik, juga dibenarkan Andi Guntur Hakim, Kepala Dinas Perhubungan Takalar. Menurut dia, dirinya kaget saat disampaikan ada pembangunan dermaga di Desa Topejawa Kecamatan Mangngarabombang. "Izin dari Dishub Provinsi Sulsel juga tidak keluar, padahal rekomendasi Bupati Takalar jelas," urai Andi Guntur Hakim. Sementara pihak rekanan Mulatama Trans Logisltik, belum memberikan klarifikasi akan komplain dari beberapa instansi di Pemkab Takalar dan LSM. Namun Kepala Desa Topejawa, Nurdin Sutte, mengaku pembangunan tersebut tidak ada masalah. "Saya sudah melapor bupati dan beliau bilang jalan saja," ungkapnya.   sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=72157

Aliansi Pemuda Takalar Minta Audit Jembatan Patte'ne

Citizen6, Takalar: Sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk anggaran 2011 banyak yang belum selesai, terutama proyek jalan Patte'ne, Bone-Bone, Kecamatan Pattallassang, Takalar. Proyek jalan Patte'ne yang ada dilokasi Kelurahan Patte'ne yang berhubungan langsung dengan Kelurahan Bone-Bone hingga akhir tahun, hasil pekerjaan juga belum rampung. Namun anggaran yang digunakan sekitar 5,7 miliar dengan spesifikasi panjang 70 meter dan lebar 6 meter untuk pembangunan.

Selain anggaran yang digunakan mencapai miliaran tersebut begitu dalam proses pekerjaan jembatan sempat roboh akibat kelalaian pelaksana proyek. Dalam hal ini pihak PT Harpiah Jaya begitu juga kualitasnya sangat diragukan dengan melihat kondisi badan jembatan tidak akan bertahan lama. Pasalnya konstruksinya dilihat dari luar agak melengkung kebawah tidak lurus.

Direktur LSM Mapalhi Faizal DM mengatakan, kualitas pekerjaan Jembatan Patte'ne yang dikerjakan oleh PT Harpiah Jaya diduga kualitasnya sangat diragukan apalagi jembatan yang menghabiskan anggara yang sangat signifikan yakni 5,7 M. Jika kita melihat kondisi jembatan Patte'ne pasca robohnya sudah kelihatan berombak setelah dicorbeton alias tidak rata. Ini sangat jelas sekali bahwa konstruksi dan kualitas perlu dipertanyakan. "Kiranya pihak BPK melakukan audit kelapangan melihat langsung kondisi jemabatan patte'ne," jelasnya.

Sementara itu ketua Program LPK (Lembaga Peduli Kemiskinan), Iwan meminta kepada DPRD Takalar memanggil Pihak PT hapiah Jaya untuk dimintai klarifikasi. Hal ini terkait dengan proyek jembatan Patte'ne yang masa deadline sudah selesai namun pekerjaannya belum rampung. Kami juga menyangkan pihak pemerintah Takalar memberikan peluang terhadap PT yang bermasalah untuk melakukan pekerjaan proyek miliaran. Padahal  PT Harpiah Jaya dinilai masih bermasalah dengan break water (pemecah ombak) yang ada di Dusun Lamangkia, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang. Proses hukumnya hingga saat ini juga masih belum jelas kapan berakhirnya,"jelasnya.

Secara terpisah wakil ketua DPRD Takalar membenarkan bahwa masih banyak proyek yang masa deadline waktunya sudah habis namun pekerjannya belum rampung. Untuk itu, kedepannya pihak dewan akan mengklarifikasi proyek yang dinilai bermasalah. Dan kontraktornya akan di panggil jadi bukan hanya jembatan Patte'ne saja yang belum rampung," jelas Sulaeman Rate dari Fraksi PKS. (Pengirim: Awing)

sumber : http://citizen6.liputan6.com/read/370388/aliansi-pemuda-takalar-minta-audit-jembatan-pattene

7 Organisasi Demo di Dua Tempat

Takalar, Sulsel, KM-- Aliansi Pemuda Takalar Menggugat yang terdiri dari tujuh Organisasi Pemuda dan LSM, menggelar aksi demonstrasi hari ini Selasa (22/11), di dua tempat. Mereka beraksi di Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Polisi Resort Takalar. 

Mereka menuntut Dinas Perhubungan meninjau kembali kebijakan pemasangan pita penggaduh dan melakukan pembongkaran terhadap marka jalan tersebut dan jika tidak diindahkan dalam jangka 1 kali 24 jam, maka ketujuh organisasi dan warga di sekitar tempat tersebut mengancam membongkar secara paksa.

Sedang di Kantor Polres Takalar, mereka meminta agar pihak kepolisian mengusut anggaran yang digunakan untuk membuat pita penggaduh yang terindikasi mark up.

Kadis Perhubungan, A.Guntur Hakim saat menerima demontsran, menyatakan bahwa pemasangan pita penggaduh sudah sesuai dengan aturan dan juga atas permintaan pihak Polres Takalar.

Kapolres Takalar, A.Asdi, kepada demonstran menyatakan, pihaknya siap bekerjasama dan koordinasi dengan Kadis Perhubungan termasuk kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan elemen lainnya demi Takalar ke depan yang lebih bagus.

Ketujuh organisasi tersebut, LMMPT, Pelita, LPK, Mapalhi Sul-Sel, Forum Pukat, PMII Cab. Takalar dan Sapma Pemuda Pancasila. [KM09]

  sumber :http://kabarmakassar.com/2011/7-organisasi-demo-di-dua-tempat.html